PONTIANAK, RABU 21 OKTOBER 2026 – Untuk mencegah bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), perlu tata kelola lintas sektor.
“Dengan mengintegrasikan kegiatan pembasahan kembali, revegetasi dan revitalisasi mata pencaharian dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG),” kata Guru Besar Faperta UNTAN Prof Dr Gusti Z Anshari MES.
Prof Gusti menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Pencegahan dan Mitigasi Karhutla Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar Tahun 2026, di Ruang Rapat Ruai Telabang Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 21 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Gusti mengungkapkan, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Kalbar telah ditetapkan pada 2025.
Supaya upaya ini berjalan optimal, perlu disusun dan didetapkan RPPEG untuk tingkat Kabupaten di Kalbar.
“Sehingga tersedia rujukan bagi Pemprov Kalbar untuk melaksanakan program perlindungan dan pengeloaan ekosistem gambut,” jelas Prof Gusti.
Di tempat yang sama, Dekan Faperta UNTAN Dr Novira Kusrini SP MSi menekankan pada pendekatan sosial ekonomi untuk mencegah Karhutla.
Pendekatan ini di antaranya dengan memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam mencegah Karhutla serta memperkuat insentif.
“Melalui program Insentif Desa Bebas Api dan Reward Kelompok Tani,” jelas Dr Novira.
Menurutnya, melalui pendekatan sosial ekonomi ini diharapkan mampu mewujudkan pencegahan Karhutla yang terintegrasi, partisipatif dan berkelanjutan di Provinsi Kalbar.
Setelah melalui berbagai kajian dan tinjauan lapangan, Faperta UNTAN pun merekomendasikan kepada Pemprov Kalbar untuk menerapkan strategi pencegahan Karhutla secara terintegrasi melalui tata kelola gambut lintas sektor, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan insentif ekonomi.(*)