RePaIR

Kita sadari pada saat ini bahwa rakyat berjalan terseok-seok menggapai kesejahteraan sedangkan elit politik berjalan gagah membusungkan dada sambil memproklamirkan keberhasilan pembangunan. Namun sayang pembangunan yang dianggap berhasil hanya dalam wujud fisik. Kita lupa pembangunan hati nurani, yang ternyata lebih penting karena sebagai filter untuk gagasan dan gerakan pembangunan. Sebuah rumah (baca: tubuh/manusia) yang baik bukan tergantung pada bentuk fisiknya, tapi pada prilaku/akhlak penghuninya (baca: hati nurani). Cukupkah kita hanya bangga dengan peningkatan mutu pendidikan yang dipresentasikan dengan persentase kelulusan atau predikat cum laude bahkan suma cum laude atau meraih medali di olimpiade sains tingkat internasional? Wacana pendidikan karakter di sekolah-sekolah membahana hebat disaat kita kebingungan melihat dan menyaksikan banyaknya peristiwa anarkis masyarakat dan degradasi moral yang dialami siswa misalnya perkelahian antar siswa dan ketidakjujuran dalam mengikuti UN yang baru lalu. Telah banyak pula pendapat dan usulan untuk mengentaskan permasalahan itu dan disimpulkan akar persoalan adalah turunnya nilai karakter anak bangsa Indonesia. Terakhir kita ketahui dari Mendiknas, bahwa penyelenggaraan pendidikan karakter disekolah-sekolah di integrasikan dengan mata pelajaran yang telah ada. Sungguh kita apresiasi atas keputusan ini.

KH Dewantara telah menyumbangkan karya filosofi pembangunan bangsa sebagai acuan pembangunan karakter: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Namun, ibarat menegakkan benang basah, satu sisi anak “hijau’ bangsa dididik dan dituntut melakoni ajaran tut wuri handayani dan para pendidik berkeringat membangun ing madya mangun karsa namun disisi lain apakah anak penerus bangsa dan pendidik itu mendapat realitas ing ngarsa sung tuladha dari para penguasa dan elit politik kita?

Antara praksis ranah kehidupan pemerintahan dan sekolah seperti melajunya dua kapal yang paradoks arahnya. Koruptor dengan bangga berfoto salam komando dengan pembelanya, pernyataan Ketua DPR bahwa Aulia Pohan bukan koruptor, tiada rasa malu para incumbent yang tersangka korupsi mencalonkan diri lagi sebagai penguasa daerah, pelemahan lembaga KPK yang semakin masif, Polri yang bohong tentang rekaman pembicaraan tersangka korupsi Ary Muladi dan Ade Raharja, rekening gendut jendral di lingkungan Polri, kasus mafia pajak Gayus T cs, dan masih banyak lagi contoh mafia hukum dan moral yang antagonis dengan tujuan mulia pendidikan karakter. Pembangunan gedung DPR yang akan menelan biaya Rp. 1,6 trilyun bertolak belakang dengan tak tuntasnya penyelesaian korban lumpur Lapindo atau tersendatnya pembayaran tunjangan profesi pendidik/guru/dosen atau kasus miris lainnya, alur nalar mana yang dapat dijelaskan kepada anak bangsa bila kita mengatakan bahwa karakter tenggang rasa perlu ditumbuhkembangkan ? Jadi jelas sekali akhirnya Ketua MK, Mahfud MD, pembangunan gedung U terbalik DPR diluar kepantasan atau memang benar bahwa penguasa/elit politik sudah mati rasa, seperti yang diungkapkan oleh Buya A. Syafii Maarif. Apakah kita tidak malu dengan ungkapan mati rasa itu?

Keteladanan nasionalisme juga tak terlihat pada sebagian besar elit politik/penguasa negari kita. Tulisan Gita Wirjawan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kompas,7/10), dalam artikel ‘Nasionalisme Ekonomi’ yang kemudian dikritisi oleh A. Sony Kerap (Kompas, 11/10) pada artikel ‘Kesejahteraan yang Berdaulat’ dan oleh Kwik Kian Gie pada artikel ‘Nasionalisme Ekonomi Vs Rendemen Modal’ (Kompas, 11/10), jelas-jelas keteladanan seorang penguasa yang dituangkan dalam bentuk visi ekonomi bangsa kita menunjukkan rapuhnya keteladanan nasionalisme. Juga demikian pernyataan Ketua DPR yang berkenaan dengan tragedi gempa dan tsunami yang dialami masyarakat (baca: rakyat) di Kepulauan Mentawai. Jika pada tataran pengambil kebijakan sudah bersikap seperti itu, lalu pertanyaannya mengapa sebagian anak bangsa harus mati-matian ‘dipaksa’ menjunjung dan menegakkan nasionalisme, misalnya melalui pendidikan karakter. Tanpa keteladanan dari semua kebijakan dan keputusan yang telah dan/atau akan diambil, maka sia-sialah semua teori pendidikan karakter yang akan diserap anak bangsa ketika mereka menyaksikan praksis nasionalisme di ranah alam nyata. Tulisan ‘DPR Pemburu Etika’ (A. Syafii Maarif: Kompas, 27/10), kalimat “ Saya tidak tahu virus macam apa yang bekerja dalam otak mereka yang membuat publik terluka” dan “ Sebagai warga tua, saya sangat gerah menonton perilaku politik yang tunamoral itu” merupakan bentuk keprihatinan dan peringatan keras yang harus kita pahami bersama.

Menurut Freud ada kecemasan moral yaitu rasa takut terhadap hati nuraninya sendiri. Orang yang hati nuraninya cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma moral.

Lalu pertanyaannya, adalah apakah hati nurani penguasa/elit politik kurang berkembang? lalu mungkinkah kepemimpinannya dapat sukses mengantarkan anak bangsa memperoleh keadilan dan kemakmuran? Apa mungkin pendidikan karakter diberikan saja kepada penguasa/elit politik sebelum diterapkan kepada siswa/mahasiswa/masyarakat? Mendesakkah pembuatan UU Kepramukaan, sampai-sampai anggota DPR studi banding ke luar negeri, selama filosofi ing ngarsa sung tuladha tak tampak pada perkataan dan perbuatan pemimpin bangsa kita?

Optimisme pencapaian tujuan pendidikan karakter hanya merupakan fatamorgana karena cerminan prilaku penguasa dan elit politik yang tidak lagi mengerti atau pura-pura tidak mengerti filosofi ing ngarsa sung tuladha. Rakyat dan bangsa kita adalah suatu komunitas berpaham paternalistik. Ini yang wajib kita sadari, bahwa perbaikan karakter anak bangsa tak terlepas dari teladan para pemimpin bangsanya. Menjadi suatu pesimistik bila membangun karakter tanpa rujukan itu. Apakah kita mampu mengubah prilaku anak didik menjadi jujur, misalnya dalam mengikuti UN, sedangkan mereka setiap hari membaca, mendengar dan menyaksikan prilaku koruptor yang mendapat keringanan hukuman bahkan dibebaskan. Apakah hal yang demikian disadari dan dipahami oleh pimpinan bangsa kita? Pepatah mengatakan sebuah “gambar” lebih bermakna daripada ungkapan “seribu kata”.

Pendidikan karakter harus dimulai dari pemahaman jati diri. Mana yang perlu dididik telebih dahulu, manusia (fisik tubuh) atau hati nuraninya? Manusia tidak bisa dididik karena manusia selalu merugi. Yang bisa dididik adalah sesuatu yang ada dalam tubuh manusia itu. Memahami kesucian yang ghaib dalam tubuh memberi bekal kepada kita untuk selalu introspeksi diri. Dia sering bahkan setiap kita menarik nafas selalu mengatakan yang benar, namun kita (manusia) selalu juga tak menghiraukan perkataannya. Sumber rasa ing ngarsa sung thulada ini selalu diabaikan karena kita lebih mementingkan pertimbangan pikiran organ otak, yang sesungguhnya hanya sebagai alat untuk berpikir bukan yang berpikir. Kesalahan selama ini dalam pendidikan, organ otaklah yang terus diutamakan untuk dididik melalui tes kemampuan pengetahuan (kognitif) dan menelantarkan nilai representasi kemampuan pengetahuan (psikomotorik) dan prilaku (afektif). Padahal Bloom, dengan teori taksonomi Bloom-nya, penilaian kepada siswa meliputi ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. Apabila siswa atau mahasiswa memiliki nilai raport/IPK tinggi (kognitif), maka kita mengatakan berhasil mendidik atau dikatakan mutu pendidikan meningkat. Namun kenapa elit politik/penguasa yang semasa studinya berprestasi (nilai raport/IPK tinggi) terjerumus dan menjelma menjadi koruptor. Keserakahan harta dan tahta bersumber dari tak terkendalinya keserakahan yang berpikir. Kita lupa menilai dan mensucikan yang berpikir.

Tahapan awal menuju keberhasilan pembangunan karakter dimulai dari revolusi paradigma pendidikan dan tujuannya. Seluruh komponen bangsa, mulai dari akar rumput sampai elit politik duduk bersama untuk kembali merumuskan dan mengoperasionalkan ajaran KH Dewantara. Penyadaran mensucikan yang berpikir kita laksanakan dulu terhadap elit politik/penguasa sebagai pengemban utama rasa ing ngarsa sung tuladha, bukan sebaliknya kepada siswa. Disinilah seharusnya peran ulama dan tokoh agama dititikberatkan. Calon elit politik/penguasa tidak perlu dicuci otaknya lagi tapi yang dicuci adalah hati nuraninya yang berpikir. Pakta integritas, komitmen atau janji sejenisnya tidak saja berisikan untaian kata normatif tapi mereka siap untuk mengikuti ‘pasantren kilat’ pencucian hati nurani dengan segala konsekuensinya. Sikap dan ungkapan rasa ing ngarsa sung tuladha tidak cukup hanya ditunjukkan dengan janji muluk dan pencitraan diri, terutama pada saat-saat kampanye berlangsung apalagi usai masa kampanye. Mekanisme penyadaran kejujuran pada diri sendiri dan kepada orang lain perlu disepakati sebagai salah satu tahapan awal pencucian hati nurani. Kita berharap sangat bila elit politik dan penguasa yang sudah mapan kejujurannya bila menjadi nakhoda, kapalnya tak akan karam oleh bocor akibat korosi prilaku korupsi. Setelah selesai episode pertama itu, barulah kita menginjak pada tahapan pencucian hati nurani kepada tataran guru, pemuka masyarakat, pengurus ormas dan LSM serta pejabat instansi pemerintah dan swasta pada level pengemban teknis keputusan dan kebijakan. Dan tahap terakhir barulah pada tataran siswa/mahasiswa dan masyarakat luas/aras akar rumput.

Keteladanan moral dan aksi pada setiap ranah kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa memuluskan pencapaian negara yang madani. Tiga syarat landasan pembangunan yakni fondasi agama, kebudayaan dan iptek yang kokoh harus dimiliki bangsa ini agar cita-cita bangsa dan negara dalam Pembukaan UUD 45 terwujud. Dalam buku Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, yang memberikan pendapat dalam Moral Philosophy-nya, bahwa wajib hadirnya ajaran agama dan etika dalam kelahiran produk hukum dan pemerintahan.