Undang-undang

1. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara.
   Naskah Akademik RUU-nya. (offsite)
   K.26-30/V.7-3/99: Surat Kepala BKN tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014. (offsite)
2. 23 Tahun 2013: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. (offsite)
3. 20 Tahun 2013: Pendidikan Kedokteran. (offsite)
4. 17 Tahun 2013: Organisasi Kemasyarakatan. (offsite)
5. 15 Tahun 2013: Perubahan atas Undang-Undang no.19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. (offsite)
6. 19 Tahun 2012: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. (offsite)
7. 18 Tahun 2012: Pangan. (offsite)
8. 17 Tahun 2012: Perkoperasian. (offsite)
9. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi lengkap dengan penjelasannya. (offsite, mirror). Uji terhadap UU ini oleh MK pada Februari 2013 dapat diikuti di sini.
10. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (offsite)
11. 22 Tahun 2011: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan penjelasannya (offsite)
12. 16 Tahun 2011: Bantuan Hukum (offsite)
13. 15 Tahun 2011: Penyelenggara Pemilihan Umum (offsite)
14. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (offsite)
15. 10 Tahun 2010: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan penjelasannya (offsite)
16. 09 Tahun 2010: Keprotokolan (lengkap dengan penjelasan)
17. 05 Tahun 2011: Akuntan Publik (offsite)
18. 02 Tahun 2010: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (offsite)
19. 24 Tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan (offsite)
20. 43 Tahun 2009: Kearsipan. (offsite)
21. 36 Tahun 2009: Kesehatan. (offsite)
22. 35 Tahun 2009: Narkotika. (offsite)
23. 25 Tahun 2009: Pelayanan Publik. (offsite)
24. 24 Tahun 2009: Bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. (offsite)
25. 20 Tahun 2009: Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (offsite)
26. 09 Tahun 2009: Badan Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource)
    Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (offsite),
    Tayangan pptx penjelasan dari Kemendiknas.
27. 42 Tahun 2008: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (offsite)
28. 40 Tahun 2008: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (offsite)
29. 36 Tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya (offsite); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983.
30. 14 Tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik (offsite)
31. 12 Tahun 2008: Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 08 Tahun 2005 perubahan Pertama (offsite)
32. 11 Tahun 2008: Informasi dan Transaksi Elektronik (offsite)
33. 43 Tahun 2007: Perpustakaan (offsite)
34. 17 Tahun 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (offsite)
35. 12 Tahun 2006: Kewarganegaraan RI dan Penjelasan (offsite)
36. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (offsite)
37. 08 Tahun 2005: Perubahan pertama UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (offsite)
38. 40 Tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). (offsite)
39. 32 Tahun 2004: Pemerintahan Daerah (Penjelasannya)
40. 29 Tahun 2004: Praktik Kedokteran dan penjelasan (offsite)
41. 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (offsite)
42. 15 Tahun 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (offsite)
43. 10 Tahun 2004: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan, dan Sistematik Teknis Penyusunan (offsite)
44. 7 Tahun 2004: Sumberdaya Air (offsite: 01, 02)
45. 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (offsite)
46. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasannya)
47. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (offsite)
48. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan.
49. 19 Tahun 2002: Hak Cipta (offsite)
50. 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (offsite)
51. 16 Tahun 2001: Yayasan (offsite)
52. 15 Tahun 2001: Merek (offsite)
53. 14 Tahun 2001: Paten (offsite)
54. 31 Tahun 2000: Desain Industri (offsite)
55. 30 Tahun 2000: Rahasia Dagang (offsite)
56. 24 Tahun 2000: Perjanjian Internasional (offsite)
57. 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, offsite), dengan kelengkapannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
58. 18 Tahun 1999: Jasa Konstrusi (offsite)
59. 08 Tahun 1999: Perlindungan Konsumen (offsite)
60. 09 Tahun 1998: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (offsite)
61. 20 Tahun 1997: Penerimaan Negara Bukan Pajak (offsite)
62. 7 Tahun 1994: Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (offsite)
63. 04 Tahun 1990: Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (offsite)
64. 2 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional lengkap dengan Penjelasannya.
65. 8 Tahun 1983: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
66. 7 Tahun 1983: Pajak Penghasilan (offsite, format docx)
67. 6 Tahun 1983: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
68. 8 Tahun 1974: Pokok-pokok Kepegawaian (offsite)
69. 1 Tahun 1974: Perkawinan (offsite)
70. 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (offsite)
71. 73 Tahun 1958: Menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah KUHP. (offsite)
72. 10 Tahun 1955: Pengubahan nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas (offsite)
73. 34 Tahun 1954: Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”) (offsite)

sumber : http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/