Sekilas Info:
Sekilas Info:

Peraturan terkait Kegiatan Akademik

  1. Pemutakhiran Data PNS Kemdikbud
    1. Tahun 2013: MS Workbook pemutakhiran data PNS di lingkungan Kemdikbud. Workbook ini telah dimodifikasi untuk kepentingan pribadi agar lebih mudah mengisikan datanya. Silakan unduh format: MS Excel, pdf, rar gabungan.
  2. Produk hukum yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  3. Produk hukum yang berkaitan dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
    1. Keputusan Presiden
      1. 37 Tahun 2012: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 (offsite)
      2. 72 Tahun 2004: Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002, Lampiran tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (offsite, lampiran)
    2. Keputusan Menteri
      1. 293/KMK.01/2012: Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan untuk Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (offsite)
      2. 229/KMK.02/2012: Pagu Anggaran K/L Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya (offsite)
    3. Peraturan Menteri
      1. 171/PMK.02/2013: Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (lampiran, offsite).
      2. 166/PMK.02/2013: Perubahan Kedua atas Permenkeu no. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013. Perubahan pertama Permenkeu no. 117/PMK.02/2013 (offsite).
      3. 163/PMK.05/2013: Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (offsite).
      4. 156/PMK.02/2013: Perubahan Kedua Atas Permenkeu no. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dicabut oleh Permenkeu no. 171/PMK.02/2013 dan dinyatakan tidak berlaku terhitung 01 Januari 2014) (lampiran, offsite).
      5. 117/PMK.02/2013: Perubahan Pertama atas Permenkeu no.32/PMK.02/2013 (offsite).
      6. 32/PMK.02/2013: Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 (offsite)
      7. 29/PMK.02/2013: Perubahan Atas Permenkeu No. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran beserta lampirannya (offsite)
      8. 160/PMK.02/2012: Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tanggal 19 Oktober 2012, beserta lampirannya (offsite).
        Sosialisasi Penyelesaian DIPA 2013: materi (offsite)
      9. 190/PMK.05/2012: Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta lampirannya (offsite)
      10. 49/PMK.02/2012: Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2012 (pasal 44 Pengesahan Revisi DIPA), beserta lampirannya (offsite: 01 02)
    4. Keputusan Direktur Jendral
      1. KEP-224/PB/2012: Standar Prosedur Operasi/ Standard Operating Procedures tentang Tata Cara Penerimaan dan Penatausahaan DIPA Awal Tahun Anggaran 2013 (offsite)
    5. Peraturan Direktur Jendral
      1. PER-22/PB/2013: Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap (tayangan penjelasan: pptx pdf). (offsite)
      2. PER-13/PB/2013: Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) Melalui Bank Operasional (offsite)
      3. PER-12/PB/2013: Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013 (Berisi Ruang Lingkup dan Batasan Revisi Anggaran pada DIPA) (offsite)
      4. PER-1/PB/2013: Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Satuan Kerja atas Setoran Pengembalian Belanja (offsite)
      5. PER-55/PB/2012: Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (offsite)
      6. PER-1/AG/2012: Petunjuk Pelaksanaan Ralat Otomatis DIPA Tahun Anggaran 2013 pada Bulan Desember 2012 (offsite)
      7. PER-49/PB/2012: Tata Cara Penyampaian Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Petikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan Satuan Kerja, serta Pengujian Kebenaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (offsite)
      8. PER-47/PB/2012: Perubahan Atas PerDirjen Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 (offsite)
      9. PER-15/PB/2012: Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 (offsite)
      10. PER-41/PB/2011: Tata cara penerbitan SPM dan SP2D (offsite)
      11. PER-20/PB/2011: Tata Cara Pelaksanaan Pengunaan Anggaran melalui Pemberian Kuasa Antar-Kuasa Pengguna Anggaran (offsite)
      12. PER-19/PB/2011: Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus Sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan Pengembalian Belanja Negara atas Beban Rekening Khusus (offsite)
      13. PER-11/PB/2011: Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan NomorPER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau di sini (offsite)
      14. PER-65/PB/2007: koreksi pembukuan penerimaan dan Lampiran (offsite)
      15. PER-66/PB/2005: Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (offsite)
    6. Surat Edaran
      1. S-114/PB/2013: Revisi DIPA TA 2012 dalam rangka penyelesaian pagu minus (offsite)
  4. Reformasi Birokrasi
    1. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
    2. Permenpan No 20 Tahun 2010: Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
    3. Permen PAN dan RB No.29 Tahun 2009: Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  5. Hasil Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kemdiknas
    1. Tayangan sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
    2. Ringkasan Kegiatan RBI Tahun 2010
    3. Pedoman Sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS)
    4. Laporan Kajian Manajemen Konstruksi Alur Kerja untuk e-Layanan
    5. Laporan Kajian Manajemen Pemantauan Alur Kerja untuk e-Layanan
    6. Laporan Kajian Manajemen Pengamanan e-Layanan
    7. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen MPDM
    8. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen PMPTK
    9. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen PNFI
    10. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Setjen
    11. Buku Saku Budaya Kerja Kemdiknas
    12. Buku Saku Manajemen Alur Kerja e-Layanan untuk Kemdiknas
    13. Buku Saku Pengembangan Sistem Pengelolaan SDM Berbasis Kinerja
    14. Buku Saku Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
    15. Rancangan Buku Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Individu Kemdiknas
    16. Rancangan Buku Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi Kemdiknas
    17. Kajian Model Konseptual Sistem e-Pembelajaran
    18. Kajian Model Konseptual Materi e-Pembelajaran
    19. Kajian Analisis Sistem Akreditasi Program Studi
    20. Kajian Analisis Sistem Akreditasi Sekolah dan Madrasah
    21. Kajian Analisis Sistem Sertifikasi Guru
    22. Kajian Analisis Sistem Sertifikasi Dosen
    23. Kajian Analisis Spesifikasi Kebutuhan Sistem Penyaluran Hibah
    24. Kajian Rancangan Awal Sistem Penyaluran Hibah
  6. Materi sosialisasi dan pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK (Tayangan MS PowerPoint: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17)
  7. Pengadaan Barang dan Jasa
    1. UU 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (offsite)
    2. UU 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (offsite)
    3. UU 18 Tahun 1999: Jasa Konstruksi (offsite)
    4. PP 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (offsite)
    5. PP 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
    6. Perpres 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (offsite)
    7. Perpres 54 Tahun 2010: Pengadaan Barang dan Jasa – lengkap dengan lampirannya (offsite)
    8. PP 95 Tahun 2007: Perubahan ke 7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) – offsite
    9. Keppres 61 Tahun 2004: Perubahan ke 1 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011)
    10. Keppres 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (offsite)
      Bahan Pelatihan Keppres 80 Tahun 2003 oleh Bappenas: Materi 1, Materi 2, dan Standar Dokumen Pengadaan.
    11. PP 29 tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
  8. Peraturan Tentang Penerbitan Berkala ilmiah
    1. Permendiknas 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah. (versi scan, offsite)
    2. SE Dirjen Dikti 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (offsite: Surat Edaran Dirjen, Panduan-37,5MB)
    3. SE Dirjen Dikti 1223/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik. (offsite) Peraturan Dirjen Dikti 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. (versi scan, offsite)
    4. Surat Edaran Direktur Litabmas no. 271/E5.4/HP/2013: Akreditasi Berkala Ilmiah Tahun 2013. (offsite)
    5. SE. Dir. DP2M 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. (offsite)
  9. Keterbukaan Informasi Publik
    1. Undang-undang No. 25 tahun 2009: Pelayanan Publik (offsite)
    2. Peraturan Permerintah No. 96 Tahun 2012: Pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (offsite)
    3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010: Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (offsite)
    4. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2011: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik. (offsite)
    5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010: Standar Layanan Informasi Publik. (offsite)
  10. Sejarah panjang perguruan tinggi di Indonesia menuju BHP dan pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi.
  11. Keterangan saksi ahli Prof. Dr. Sofian Effendi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi No.103/PUU/-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD NRI 1945 (format ppt, word dan pdf )
  12. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/Kedokteran (offsite)
    1. Permenkes No.028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik (Situs 1, Situs 2)
    2. Permenkes No.161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Situs 1, Situs 2)
    3. UU no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (Situs 1, Situs 2)
    4. UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Situs 1, Situs 2)
    5. UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Situs 1, Situs 2)
    6. UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Situs 1, Situs 2)
    7. UU no. 9 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia (Situs 1, Situs 2)
    8. UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Situs 1, Situs 2)
    9. UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Situs 1, Situs 2)
    10. UU no. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran (Situs 1, Situs 2)
    11. UU no. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika (Situs 1, Situs 2)
    12. UU no. 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan (Situs 1, Situs 2)
    13. UU no. 419 tahun 1949 tentang Ordonansi obat keras (Situs 1, Situs 2)
    14. UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Situs 1, Situs 2)
    15. Perlindungan Konsumen Kesehatan berkaitan dengan malpratek medik (Situs 1, Situs 2)
    16. Kode Etik Kedokteran (Situs 1, Situs 2)
  13. Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk PTN
    1. Surat Edaran Dirjen Dikti 97/E/KU/2013: Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.
    2. Surat Edaran Dirjen Dikti 305/E/T/2012: Himbauan Dirjen kepada pimpinan PTN untuk tidak menaikkan SPP pada tahun akademik 2012-2013.
  14. Program Magang Dikti
    1. 2013: Pemberitahuan jadwal pembekalan Dosen Magang Dikti dan kontrak.
      1. Pemberitahuan Hasil Seleksi Final, Pemberitahuan Hasil Seleksi Lengkap, Panduan Gelombang 1 dan Gelombang 2 (offsite: G1 dan G2)
      2. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 831/E4.3/2013: Penetapan dosen magang dan PT Pembina TA 2013 (offsite: Surat dan Lampiran)
      3. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 642/E4.3/2013: Tawaran Dosen Magang Gelombang Kedua (offsite)
      4. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 91/E4.3/2013: Tawaran Dosen Magang (offsite)
      5. Situs Magang Dikti: Gelombang 1, Gelombang 2, dan Hasil Seleksi.
      6. Dokumentasi Magang di UGM: Hymne Dosen Magang ciptaan Peserta Program Magang Dikti di UGM tahun 2013 (2,85MB, 128kbps mp3). Video saat penutupan di Hotel Patra Jasa Semarang (33MB 335kbps mp4)
    2. 2012: Surat edaran dan Panduan (offsite)
      1. Surat Keputusan Direktur Diktendik No. 655/E4.3/2012: Penetapan dosen magang dan PT Pembina TA 2012.
      2. Surat edaran dan jadwal penyerahan peserta Program Magang Dikti Tahun 2012 kepada PT Pembina (Surat 1 dan Surat 2)
      3. Berkas Lengkap: (a) Pengumuman Universitas Pembina dan Peserta Magang Dikti (docx, pdf), (b) Lampiran, (c) Panduan. (offsite). Berkas yang sudah digabung menjadi satu rar file yang berisi: (a) Panduan Magang, dan (b) Berkas Pengumuman Magang. Catatan: Peserta magang cukup unduh berkas rar file (1,85 MB) yang sudah lengkap ini.
      4. Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Magang (offsite)
      5. Dokumentasi Magang di UGM: (1) Jadwal Magang, (2) Foto kegiatan
      6. Jadwal Monev Dikti ke Perguruan Tinggi Pembina (jadwal koreksi)
    3. 2011: Surat Edaran dan Panduan
      1. Dokumentasi Magang di UGM: (1) Jadwal Magang, (2) Foto kegiatan
      2. Jadwal Monev Dikti ke Perguruan Tinggi Pembina (jadwal koreksi)
  15. Cuti dan Libur Bersama Secara Nasional
    1. Tahun 2014 (offsite)
    2. Tahun 2012 (offsite)

sumber : http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/

Leave a Reply