Peraturan Presiden

1. 111 Tahun 2013: Perubahan atas Perpres no.12 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan. (offsite)
2. 110 Tahun 2013: Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS. (offsite)
3. 109 Tahun 2013: Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. (offsite)
4. 108 tahun 2013: Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial. (offsite)
5. 107 Tahun 2013: Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian NRI. (offsite)
6. 88 Tahun 2013: Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikbud. (offsite)
7. 12 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan. (offsite)
8. 101 s/d 120 Tahun 2012: Tunjangan Kinerja PNS di 20 Kementerian/Lembaga Negara. (offsite)
9. 100 Tahun 2012: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dan Lampirannya. (offsite, lampiran)
10. 97 Tahun 2012: Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
11. 70 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasannya. (offsite, penjelasan)
12. 60 tahun 2012: Wakil Menteri. (offsite)
13. 54 Tahun 2012: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. (offsite)
14. 52 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa (offsite)
15. 44 Tahun 2012: Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
16. 43 Tahun 2012: Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
17. 42 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis (offsite)
18. 41 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor (offsite)
19. 8 Tahun 2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Indonesian Qualification Framework (IQF) – lengkap dengan lampirannya (offsite)
20. 91 Tahun 2011: Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
21. 77 Tahun 2011: Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
22. 76 Tahun 2011: Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
23. 33 Tahun 2011: Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air. (offsite, lampiran)
24. 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (offsite)
25. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 (offsite)
26. 67 Tahun 2010: Perubahan atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (docx, offsite)
27. 54 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (offsite)
28. 32 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional (offsite)
29. 36 Tahun 2010: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Membatalkan Perpres No. 77 Tahun 2007. (offsite)
30. 25 Tahun 2010: Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010 (offsite)
31. 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (offsite) (ini yang membubarkan Direktorat PMPTK yang memicu demo para guru)
32. 47 Tahun 2009: Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
33. 70 Tahun 2008: Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah (offsite)
34. 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006) (offsite)
35. 77 Tahun 2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Telah dibatalkan oleh Perpres 36 Tahun 2010. (offsite)
36. 66 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
37. 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009). Petunjuk teknisnya ada dalam Perka BKN no.39 tahun 2007 tentang tatacara permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan fungsional PNS. (offsite)
38. 54 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis (offsite)
39. 47 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan (offsite)
40. 46 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis (offsite)
41. 44 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana (offsite)
42. 30 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti (offsite)
43. 26 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Struktural (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006) (offsite)
44. 12 Tahun 2006: Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil (offsite)
45. 68 Tahun 2005: Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden (offsite)
46. 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (offsite)

sumber: http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/