Kepmendikbud

1. 174/P/2012: Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (offsite)
2. 053/P/2012: Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
3. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01,  Lampiran 02). (offsite)
4. 052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan (offsite)
5. 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
6. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (offsite)
7. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
8. 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB, Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
9. 046 Tahun 2009: Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
10. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (022/P/2009) (mirror)
11. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
12. 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
13. 057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan
14. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (offsite)
15. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
16. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
17. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
18. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (offsite)
19. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
20. 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (offsite) (berbeda dengan KELAS jauh, kalau program pendidikan jarak jauh dibolehkan, yang kelas jauh harus memenuhi ketentuan Permendiknas No. 30 Tahun 2009)
21. 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, offsite)
22. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (pdf)
23. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
24. 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen.
25. 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
26. 264/U/1999: kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
27. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
28. 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
29. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
30. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (offsite)S
31. 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
32. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
33. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
34. 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
35. 0440/0/1992: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
36. 442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
37. 0233/U/1977: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
38. 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)

sumber : http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/